Majalengka, Kadis Pertanian: Saya Malu Pada Diri Sendiri Merasa Belum Berbuat Pada Sektor Pertanian dan Petani
Saturday, 7th October, 2023 | 633 Views

SANGAT JELAS ADA perbedaan kebijakan tentang pangan pada era sekarang dengan zamannya Orde Baru menyangkut sektor pertanian. Kala itu ada rencana pembangunan lima tahun atau repelita. Ada rencana swasembada pangan beras, swasembada gula dan seterusnya. Juga ada transmigrasi yang dibiayai semuanya secara jelas. Hal itu juga didaftar dengan terbuka termasuk peta daerah tujuan. Tetapi, kini programnya hanya mengejar produktivitas padi, jagung dan kedelai, sehingga turut saja gaya pemerintah.

   “Saya organik dari pertanian. Mengurusi pertanian sejak awal karena saya mantan penyuluh. Saya sudah 25 tahun di dunia pertanian. Jadi, saya ulangi lagi, jikalau bicara jujur, saya malu kepada diri saya sendiri karena sebagai orang pertanian, saya merasa belum berbuat apa-apa untuk petani  dan dunia pertanian itu,” demikian statement tegas, kuat dan tajam dari Ir Iman Firmansyah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dia ddampingi Kepala Bidang Tanaman Pangan Gugun Sukma Gumelar,SPd serta Kepala Seksi Serealia Dudin Suryadin,SP dan Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Kertajati M.Ali Imron,SP. Selanjutnya berikut aspirasi dan inspirasi Ir Iman Firmansyah, Selamat menikmati.

   Sebagaimana kehidupan saudara saya para petani di berbagai pelosok dan desa termasuk di Kabupaten Majalengka ini yang masih seperti-seperti yang lalu saja dari dahulu sampai sekarang. Dari tahun ke tahun waktu yang berjalan tidak memberi suatu perubahan. Ini tentu kenyataan yang harus diakui.

     Kalau di Majalengka banyak potensi untuk pertanian. Tetapi, hal yang menjadi kendala kenapa Majalengka tidak berkembang? Ambi saja contoh terkait kedelai. Ada pabrik kecap di sini, tetapi sifatnya tidak ‘ekspor’ ke berbagai daerah. Hanya untuk wilayah sini saja. Jadi, kebutuhan kedelaipun hanya biasa saja karena tidak meningkat ke arah ‘ekspor’ yang bersifat nasional dan regional dan seterusnya, sehingga perkembangan kedelai di Majalengka biasa saja. Tidak besar dan membesar atau tidak berkembang. Begitu juga komoditi lain yang dibudidayakan di Majalengka hanya dikonsumsi di wilayah ini

    Saya sangat mendambakan yang namanya swasembada pangan itu menjadi nyata dan menjadi prioritas pertama oleh pemerintah. Nah, dilihat dari sektor anggaranpun, di kabupaten untuk pertanian itu sangat kecil. Dana yang banyak itu alah untuk kesehatan dan pendidikan. Seolah-olah Negara agraris itu sudah hilang.

    Itu dari satu macam kebijakan. Selanjutnya petani selalu bermasalah dikala mereka berbudidaya tanaman. Mereka kesulitan biaya bercocok tanam. Belum lagi pupuk yang tidak bersumsidi sangat mahal. Tenaga kerjapun sudah sulit, padahal menjadi pembantu ke negeri orang ‘berjubel’ dengan alasan untuk mendatangkan devisi bagi negara. Tentulah petani sekarang tinggal yang tua-tua dan itu dipamerkan terus.

    Coba kita berpikir, kalau tenaga kerja ke mancanegara itu dibatasi, dimana sebagian besar tinggal di negeri ini dan bekerja sebagai petani untuk bangsa dan rakyatnya yang digaji memadai atau sepadan dengan luar negeri itu? Besar kemungkinan malah Indonesia yang ekspor pangan ke mancanegara. Tidak seperti sekarang impor pangan setiap tahun. Memprihatinkan dan menyesakkan.

  Belum lagi alat dan mesin pertanian yang dikenal dengan alsintan itu juga kurang. Begitu proses bertani itu dijalani, maka hasilnyapun pihak yang mempunyai kepentinganpun tidak mau membantu mereka agar harga ini disubsidi, sehingga harga yang didapat petani selalu rendah. Nah, kenapa sekarang harga padi mahal? Ada permainan ketika harga padi murah mereka beli sebanyak-banyaknya kemudian disimpan. Lalu ketika gabah langka para pengumpul itu menjual dengan harga tinggi.

Berbicara Ketahanan Pangan

   Itulah kenapa siklus dari pertanian itu rentan sekali dengan yang namanya ‘mafia’ atau permainan pihak tertentnu itu menjadi masalah. Kalau berbicara tentang ketahanan pangan dan swasembada pangan pemerintah kalau secara utuh komit pasti bisa dan mampu. Saya berbicara tentang Majalengka saja, kalau pemerintah komit kami dengan anggaran untuk pertanian yang sangat kecil bisa berbuat maksimal sesuai kemampun dengan kerja keras. Tidak menyerahkan keadaan kepada petani semata.

    Tetapi, karena saya mempunyai kemitraan dengan provinsi dan pusat akhirnya saya bisa menbangun dengan hasil Kabuparen Majalengka tidak pernah kekurangan beras. Cadangan atau stock beras tersedia cukup bagi warga di sini. Beras kita selalu cukup. Bahkan kita bisa membantu pasokan beras untuk kabupaten lainnya. Kami surplus untuk padi atau beras. Dari dari segi sayuranpun kami surplus termasuk bawang merah dan cabai kami surplus.

   Semuanya itu kami bangun dengan rasa tanggung jawab. Sebagai kami petugas, bagaimana kami berusaha untuk menyediakan ketahanan pangan dan swasembada pangan itu agar selalu aman itu proyek pemerintah. Dan itu mutlak dilaksanakan. Dan saya melaksananakan hal itu dengan konsekuen. Dari segi bawang merah saja, menjadi satu contoh. Kami sudah memberikan suatu edaran atau surat kepada seluruh petani pembudidaya tanaman bawang merah, wajib menyediakan 30 persen dari hasil panennya untuk bibit. Untuk ditanam kembali. Untuk bibit.

   Dengan demikian, kita tidak perlu impor bibit bawang merah lagi. Kalaupun ada sebagian kecil yang impor benih itu bukan petani dari Majalengka. Itu pengusaha yang menanam di sini untuk kebutuhan dan kepentingan mereka. Untuk hari ini saja di awal Oktober 2023 ini harga bawang merah di lahan petani itu sekitar 12.000 rupiah per kilogram (kg) sampai 15.000 rupiah per kg. Itu sangat murah. Memprihatinkan dan kasihan para petani. Ada hal yang tidak beres di tata niaga kita yang tidak kunjung diselesaikan pemerintah.

   Itu salah satu permasalahan kami di sini. Setiap petani panen, harga produksi mereka merosot karena permainan para tengkulak. Ada satu hal pada keadaan tersebut karena pekerjaan kami tentang sektor pertanian itu hanya diwakili oleh satu Bahasa, yaitu produksi. Walaupun produksi kita naik, tetapi sulit karena Badan Pusat Statistik (BPS) bermain. Begitu tanam padi pihak BPS dan para staf ada di lapangan. Begitu panen pihak BPS tidak ada. Saya selalu mengimbau para petani kita jangan sisakan lahan walaupun sepetak kecil. Isi dengan apapun yang bermanfaat, seperti di galangan-galangannya itu bisa diisi dengan sayuran jangan samapai ada tanah atau lahan pertanian yang tidak digunakan.

Jangan Tergantung Beras

   Tujuannya untuk apa? Saya ingin sebagaimana diperintahkan pak bupati kami di Majalengka ini agar kita jangan tergantung yang namanya beras, tapi harus ada komoditi yang bisa mengganti beras, seperti sorgum, ubi dan singkong. Itu sangat penting dicamkan. Dan petani memahami juga masyarakat. Kenapa makanan pennganti itu penting ketika terjadi resesi pangan,  negara masih punya alternatif kedua dan ketiga. Ini harus diwaspadai. Ada celah yang bisa membuat ketahanan pangan aman di suatu wilayah atau desa. Memang pemerintah sudah sangat luar biasa dengan programnya, seperti  Bumdes yang sudah mencakup lumbung padi dan dana  ketahanan pangan. Sesungguhnya semunya sudah selesai. Nah, di Kabupaten Majalengka hal itu sudah berjalan dengan baik. Ketahanan pangan telah tercapai. Swasembadapangan sudah terjaga. Avalis atau pembeli hasil petani adalah Badan Usaha Milik (BUM) Desa.

   Nantinya dana ketahanan pangan bisa dialokasikan kemasyarakat dalam konteks bididaya, di samping bantuan pemerintah maupun berupa bantuan alsintan serta lainnya. Kalau itu dilakukan untuk satu desa dan seluruh desa yang ada di Indinesia melakukan hal serupa, maka tentu permasalahan tentang pertanian tidak ada lagi. Sudah selesai. Namun, lagi-lagi persoalan timbul silih berganti. Untuk menjangkau ke ‘atas’ harus ada link, seperti BUM Desa itu memang siapa yang punya? Dana ketahanan pangan itu siapa yang punya? Lalu  lumbung padi siapa yang punya? Ini merupakan satu kesatuan.

    Tetapi, saya memimpikan itu. Sampai hari ini tidak bisa. Saya berbicara tentang kejujaran. Saya tidak berbicara tentang politik karena saya orang pertanian. Saya lahir sebagai anak petani. Sekarang ini Negara mengeluarkan uang  dana ketahanan pangan, apabila tidak dikawal atau tidak melibatkan sektor pertanian untuk menjadi perencana dalam satu desa untuk menyusun penggunaannya, maka tidak akan pernah selesai permasalah ini. Artinya, pusat harus tahu permasalahan semacam itu. Sebab, kondisi yang ada di daerah, seperti ketika rapat walaupun gubernur bilang bagus-bagus tidak bisa begitu lagi. Ini kenyataan karena saya orang lapangan. Walaupun anggaran saya kecil di dinas ini, saya mampu membangun pertanian Majalengka. Sampai-sampai pihak Inspektorat heran, mengapa bisa membangun pertanian tanpa dana.

   Apa jawab saya? Ada Tuhan Allah Maha Pemberi apa saja, petunjuk arah, perlindungan dan beragam berkah kepada munusia, pada tanah dan pada tanam-tanaman. Saya memang orang pertanian, jadi kalau bicara tentang pertanian saya jadi menggebu-gebu. Saya fokus bersama penyuluh atau PPL dan para petani. Tinggal masuk ke satu desa hasil pertanian desa tersebut tinggal dibeli oleh BUM Desa. Pemerintah sudah membangun otomatis, petani tinggal menikmati hasil pertanian mereka. Dalam membangun sektor pertanian yang menjadi masalah selalu pemasaran. Dan kami sedang berjuang memikirkan, merencanakan dan mengatasi pemasaran itu. Ya, kami sedang berjuang untuk kemaslahatan para petani sekaligus masyarakat Majalengka. Kami sedang membangun kekuatan. Semoga petani tetap bersama kami dan saya tetap committed atau teguh bersama petani dan masyarakat Majalengka.

   Untuk tanaman padi, sawah kami diairi irigasi Cicasala dan Cibuaya yang berasala dari Waduk Jatigede. Dengan demikian pertanaman kami sudah mencapai tiga kali atau indeks pertanaman (IP-3). Bahkan sudah ada beberapa desa atau kecamatan yang sudah IP-4. Kami berbahagia karena bisa menyiasati wilayah pertanian yang semakin berkurang lantaran alih fungsi lahan. Secara bertahap kami berupaya meningkatkan IP-1 menjadi IP-2 dan seterusnya hingga IP-3 dinaikkan menjadi IP-4 tersebut.

    Luas baku lahan sawah di Kabupaten Majalengka adalah 49.000 hektare (ha). Saat ini kami mengejar percepatan pengolahan dan tanam Oktober-Maret (Okt-Mar) dengan memanfaatkan alsintan yang ada. Karena itu para petani dan kami di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian bersama kekuatan di kabupaten menerima perintah pak bupati agar petani yang lahannya yang kering walaupun belum datang hujan, apabila masih bisa ditanami dengan tanaman lain sebagai pengganti padi atau beras agar ditanami ubi atau jagung atau singkong. Juga cabai, tomat maupun semangka. *sembada/rori/henry

komentar

You must be logged in to post a comment.

plaza kemitraan

  JUDUL TERSEBUT DI atas sangat menarik disimak. Bahwa para petani punya utang atau hutang sudah jamak diketahui. Tetapi, misalnya mengapa Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Pengantar Redaksi: KONON SAAT INI di Indonesia tidak ada daerah atau desa yang menerapkan pertanian hamparan luas dengan pola pengolahan tanah hingga pemasaran. Satu-satunya yang