KELEDAI INDONESIA PUNYA masa depan yang cerah dan menggembirakan untuk dibudidayakan dan akan memberikan hasil yang menarik secara ekonomi. Oleh sebab itu petani tidak perlu ragu untuk menanam kedelai karena produksinya baik dan hasil panen akan ditampung pemerintah melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

Untuk budidaya kedelai (Glycine max) pemerintah akan mengadakan lomba mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) bagi pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan provinsi dan kabupaten. Pihak yang terbaik  akan mendapat kesempatan menijau daerah pertanian di mancanegara dan mendapatkan piagam.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dirjen TP), Kementerian Pertanian Dr Ir Sumarjo Gatot dalam sambutannya ketika membuka secara resmi Rapat koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan APBN-P Kedelai Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP), Kementerian Pertanian di Bogor, baru-baru ini.

Para pembicara dalam kesempatan itu antara lain adalah Dr Ir Tri Sulistyo dari Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Pangan, Dr Ir Ali Jamil dari Direktorat Serealia, Dr Ir Maman Suherman dari Sesdit Tanaman Pangan dan Dr Ir Joko Susilo Utomo dari Balai Penelitian Aneka Kecang dan Umbi (Balitkabi) Malang. Lainnya adalah Dr Ir Urai Suhartono dari Direktorat Pupuk dan Pestisida, Ir Evi Sulandari dari Direktorat Pengadaan Perum Bulog dan Mulyana dari Direktorat Pengawasan Produksi Sumber Daya Alam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Ir Rita Mezu, MM dari Direktorat Akabi.

Sumarjo Gatot melanjutkan bahwa prinsip dasar Kementerian Pertanian sekarang adalah mengembangkan pola kompetisi dan kinerja yang tinggi karena untuk APBN-P 2017 harus melibatkan semua pihak termasuk penyuluh. Untuk mendapatkan seseorang yang berprestasi  harus diadu satu sama lainnya, semacam buy one get one yang berarti apabila kewajibannya menyediakan 25.000 hektare (ha) dan yang didapat 50.000 ha, maka seseorang itu berprestasi dan menjadi pemenang.

“Dan apabila di daerahnya dikembangkan penangkaran benih, maka akan lebih baik lagi. Agar efisien dan efektif, benih harus diambil dari daerah sendiri. Jangan dari daerah lain. Kemudian jadual tanam ditentukan dan dipastikan, jangan mundur. Mari perhatikan bahwa benih subsidi belum disentuh kecuali Provinsi Jawa Timur, jadi enih bersubsidi ini harus dimanfaatkan,” demikian Sumarjo Gatot di hadapan 200 peserta dari 20 provinsi sambil menambahkan bahwa perlakuan benih padi dengan benih kedelai sangat berbeda. Kedelai sangat membutuhkan perlakuan khusus, sehingga dibutuhkan kerja ekstra keras untuk memproduksi benih kedelai di daerah sendiri dan dibutuhkan pola kerja yang cermat.

Untuk itu mari kita buktikan, demikian Sumarjo Gatot menegaskan, bahwa Indonesia tidak perlu lagi impor kedelai karena Indonesia akan produksi sendiri. Apabila kedelai swadaya itu dibuat open camera pasti akan segera dievaluasi. Saat ini pihak pengusaha temped an tahu telah meminta kedelai dari produksi petani dalam negeri. Pengusaha tahu dan tempe mengetahui dan menyadari para importir atau pedagang impor kedelai selalu memainkan harga.

“Saya berharap semua laporan siap pada Oktober sampai November karena kita mempersiapkan APBN 2018. Saya berdoa semoga kita dapat lahan kedelai di atas 1 juta hektare. Untuk pasca panen pihak Bulog akan menyerap semua produksi kedelai petani dengan harga 8.600 rupiah per kilogram (kg). Saya minta kepada penyuluh untuk melakukan pendampingan agar petani kita mendapatkan harga yang bagus. Saya juga meminta kepada penyuluh dan Badan SDM Pertanian agar melakukan pelatihan langsung di lahan petani. Kalau demikian, kita pasti maju,” katanya.

Swasembada Kedelai 2019

Menurut Joko Susilo Utomo dari Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pertanian, Malang, Jawa Timur, Indonesia dipastikan sudah swasembada kedelai pada 2019 mendatang. Kedelai sangat penting bagi Indonesia karena menjadi sumber protein yang penting melalui tahu, tempe dan kecap.

“Kini Balitkabi elah melakukan penanaman di lahan perkebunan dengan kedelai tahan naungan, pasang surut dan kering masam di Lampung. Selanjutnya di kabupaten Tanung Jabung Timur, Provinsi Jambi telah ditanami kedelai pada lahan pasang surut seluas 50 ha,” katanya.

Dia menambahkan bahwa faktor penentu keberhasilan tumbuh dan produksi kedelai adalah suhu udara, ketersediaan air pada masa tumbuh, kemiringan lahan, tingkat salinitas atau kandungan garam tanah, ketersediaan hara dan lingkungan perakaran serta kandungan mineral fosfat dan kalium.

Kinerja Lebih Baik

Dalam upaya untuk mencapai swasembada kedelai pada 2019 nanti perlu kinerja yang lebih baik. Sukses swasembada kedelai ini ada di tangan para pelaksanan lapangan. Pada 2015 yang lalu target produksi kedelai Indonesia adalah 1,2 juta ton dan pada 2016 naik menjadi 2,63 juta ton serta 2017 baru akan mencapai 3 juta ton.

Menurut Mulyana dari Direktorat Pengawasan Produksi Sumber Daya Alam, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  walau anggaran untuk kedelai  mungkin terpangkas, tetapi diharapkan sasaran 2017 ini bisa tercapai. Dalam rangka swasembada pangan pada 2019 realisasi target yang harus tercapai,  maka fokus kami adalah meningkatan ruang fiskal, bisa dari segi penerimaan maupun dari segi pengeluaran secara efisien dan efektif karena sifatnya adalah bantuan yang melibatkan petani.

“Dengan demikian, pemakaian dana bantuan itu harus dipantau secara terus-menerus. Proses bantuan bibit kedelai, pupuk dan sebagainya bisa dilaksanakan secara baik, mulai dari kebutuhan dan pelaksanaan di lapangan harus ada pertanggung jawabannya. Tentu hal ini merupakan tantangan bagi kita semua,” katanya.

Dia menambahkan bahwa apabila ada keraguan pemakaian anggaran dam bantuan tersebut agar tidak ragu berhubungan dengan pihak BPKP untuk menghindari masalah. Artinya, jangan setelah muncul masalah barulah berkonsultasi. Ini tidak tepat bahkan sudah salah. Saat ini umumnya semua petani merasa trauma lantaran program kedelai pada 2015 lalu, di mana hasil panen mereka tidak ada yang membeli.

Dalam kesempatan itu Kepala Divisi Evaluasi Pengadaan Perum Bulog Ir Evi Sulandari mengatakan bahwa pihak Perum Bulog akan membeli semua kedelai hasil produksi petani. Selain itu Perum Bulog juga bisa menetapkan harga kedelai di seluruh Indonesia, sehingga Indonesia bisa membuktikan tidak akan impor kedelai lagi.

Sebelumnya Kepala Sub Direktorat Kedelai Ir Mulyono melaporkan bahwa Rapat Koordinasi kali ini bertujuan untuk menyatukan persepsi serta langkah tentang penempatan APBN-P 2017.

Pelaksanaan rapat koordinasi pada kesempatan kali ini membahas Pelaksanaan Kegiatan APBNP Tahun 2017, Dukungan Penyediaan Pupuk Bersubsidi, Penerapan Teknologi dan Inovasi Kedelai dan Dukungan Penyuluhan dalam Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Kedelai. Tema yang dibahas lainnya adalah Dukungan Perum Bulog dalam Penyerapan Hasil Panen Kedelai, Antitisipasi Risiko Kedelai dan terakhir adalah Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Kedelai oleh BPKP.

Mulyono menambahkan harapannya agar seluruh peserta rapat koordinasi kedelai dapat mengikuti seluruh paparan yang akan disampaikan oleh para narasumber. Dengan demikian, kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik di lapangan bersama para petani.

*sembada