PIHAK Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bekerjasama dengan Pusat Kajian Pembangunan Peternakan (Puskapena) UGM menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Fasilitasi Penanganan Daerah Rawan Pangan, beberapa waktu yang lalu.

Kegiatan Bimtek digelar tersebut melibatkan peserta dari perwakilan SKPD pada 52 kabupaten terkatagori rawan pangan prioritas 1 hingga 3. Di antaranya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Seluma di Provinsi Bengulu dan lain-lain. Materi yang dibahas adalah lain perencanaan pembangunan daerah tangguh pangan secara komprehensif, sinergis dan terintegrasi dengan kegiatan pemangku kepentingan di lokasi pengembangan daerah tangguh pangan (PDTP). Lainnya, yaitu strategi pengelolaan sarana-prasarana pemerintah mendukung PDTP yang dikelola masyarakat, seperti sumur bor, embung, gudang persediaan pangan serta energi baru terbarukan.

Masalah Sumber Air

Ketika memberikan pengarahan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Daerah Tertentu Dr Ir Suprayoga Hadi,MSP menyampaikan harapan agar para peserta mampu meningkatkan pemahaman terkait Pengembangan Daerah Tangguh Pangan (PDTP) dan mengoptimalkan pemanfaatan bantuan pemerintah mendukung PDTP yang dikelola masyarakat.

“Sumberdaya air menjadi salah satu permasalahan besar dalam PDTP bagi beberapa daerah dengan letak geografis yang unik, yakni daerah rawan pangan mengalami krisis air sehingga sektor pertanian dan peternakan tidak bisa dimaksimalkan,” demikian Suprayoga.

Contoh, menurut Suprayoga, di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta juga memiliki masalah serupa. Namun, pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan berbagai pihak merumuskan solusi permasalahan air dengan membuat embung di beberapa lokasi, salah satunya di Nglanggeran. Dengan demikian kebutuhan air untuk irigasi pertanian warga dapat tercukupi sepanjang tahun. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai model pengelolaan sumberdaya untuk ketersediaan air yang didasarkan pada hasil pemetaan potensi pengembangan daerah rawan pangan.

Dalam kunjungan lapangan ke lokasi Embung Nglanggeran di wilayah Gunung Api Purba di Kabupaten Gunung Kidul, para peserta sangat antusias karena mendapat pengalaman secara langsung mendapat penjelasan tentang proses pembuatan dan pengelolaan embung serta pemanfaatannya bagi pengembangan pertanian dan peternakan.

Bahkan dampaknya saat ini menjadikan lokasi tersebut sebagai wahana wisata dan pusat pembelajaran bagi masyarakat, mahasiswa dan kunjungan berbagai kelembagaan pusat dan pemda dari banyak provinsi. Selain itu peserta juga mengunjungi Sumur Bor Bribin II di wilayah Gunung Kidul dan turun ke bawah tanah sedalam 104 meter untuk melihat langsung bendungan sungai bawah tanah.

Melengkapi informasi tentang hal tersebut, Dr Sugeng Widodo dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta, menjelaskan tentang Taman Teknologi Pertanian dan Pengelolaan Embung Nglanggeran secara terintegrasi dalam pengembangan pertanian terpadu dan mengarah menjadi agro wisata. Hal ini, diharapkan menjadi inspirasi untuk dikembangkan di daerah masing-masing.

Menurut Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Drs Supriadi, MSi, kedaulatan pangan merupakan prioritas nasional dan memungkinkan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Serta untuk terwujudnya daerah tangguh pangan diperlukan pemetaan sumberdaya dan potensi pengembangan daerah rawan pangan.

Solusi Untuk Daerah Rawan Pangan

Dia menambahkan bimbingan teknis tersebut diarahkan untuk membangun pertukaran informasi antardaerah tentang permasalahan kerawanan pangan dari peserta dan perumusan alternatif solusi total penanganannya bersama narasumber sesuai kepakarannya untuk mewujudkan daerah tangguh pangan.

“Diharapkan semua peserta mampu meningkatkan kualitas perencanan komprehensif dan inklusif serta kemampuan teknis dalam optimalisasi pengembangan potensi sumberdaya pangan dan pengelolaan sarana dan prasarana bantuan pemerintah dalam kegiatan fasilitasi penanganan daerah rawan pangan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi,” katanya.

Keberlajutan kegiatan dan keberhasilan pengembangan daerah tangguh pangan sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi Pemda, utamanya dalam penyusunan roadmap pengembangan potensi sumberdaya dan penyusunan kegiatan prioritas penanganan kerawanan pangan, serta penyiapan dokumen teknis dan adminsitratif. Hal ini seperti disampaikan Drs Hasman Ma’ani, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Tertentu dalam penjelasannya mengenai dokumen pengusulan dan perencanaan kegiatan.

Para narasumber sesuai kepakarannya lainnya adalah Ir Ambar Pertiwiningrum, MSi, PhD (Puskapena-UGM), Dr Rachmawan Budiarto ST,MT (Teknik Fisika & Nuklir UGM), Dr Sri Rahayu (Fakultas Teknologi Pertanian UGM), Dr Agung Setianto, ST,MSi dari Fakultas Teknik Geologi,UGM. *sembada