DALAM tahun ini juga akan terpasang listrik bagi transmigran swadaya Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 64 kepala keluarga (KK) dari 100 KK atau sekitar 500 jiwa penghuni Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Helituku yang dibentuk pada 2012 akan mendapat penerangan listrik. Dengan demikian, masyarakat di sini akan lebih produktif belajar dan bertani untuk meningkatkan taraf hidup.

Hal tersebut dikemukakan Bupati Belu Willy Lai di hadapan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ekoputro Sanjoyo yang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Belu pada 16-17 Agustus 2016 yang lalu. Sebelum meninjau daerah transmigrasi itu Menteri Ekoputro Sanjoya bersama Bupati Willy Lai dan pengusaha Timor Leste Ricardo Nie telah melaksanakan panen bawang di Desa Futuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak.

“Listrik akan segera dipasang di Unit Permukiman Transmigran Helituku ini bagi 64 KK terlebih dahulu. Untuk sebanyak 36 KK lainnya saya harap bersabar karena segera akan diupayakan juga. Dalam kaitan ini masyarakat transmigran harus membentuk Badan Usaha Milik Desa supaya bisa dan mampu mengelola mesin generator dan perawatannya. Saya akan terus mengikuti perkembangan di tempat ini dan daerah transmigrasi lainnya,” demikian ungkapan Bupati Willy Lai. UPT Helituku terletak di Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat.

Butuh Air

Pada kesempatan berdialog dengan Menteri Ekoputro Sanjoyo, tiga warga transmigran meminta perhatian pemerintah pusat untuk menyediakan fasilitas air bersih karena kesulitan mendapatkan air. Selain itu juga diminta alat angkutan pedesaan untuk memperlancar angkutan hasil bumi dan pergerakan penduduk, sehingga perekonomian makin maksimal digiatkan.

Menteri Ekoputro menjawah: “Persoalan di daerah transmigrasi yang seluruhnya warga Belu ini akan kami perhatikan dan pasti kami bantu sesuai anggaran. Bantuan untuk desa yang sudah mencapai dua miliar rupiah, yaitu dari pusat ditambah dari provinsi dan kabupaten harus dimanfaatkan secara penuh. Penggunaan dana itu juga harus diawasi masyarakat transmigran, misalnya diutamakan membangun infrastruktur jalan dan peningkatan perekonomian. Selain itu perlu juga ditetapkan produk unggulan, seperti kacang atau produk hortikultura agar makin dikenal para konsumen.”

Bupati Willy Lai menambahkan bahwa pihaknya akan membantu benih cabai sesuai kebutuhan dan luas lahan yang digarap transmigran. “Kita harus memberdayakan diri kita sendiri dengan kerja keras. Saudara jalankan dulu program yang sudah dibuat dan berprestasi melalui pertanian dan peternakan. Akan saya bantu mesin pengering cabai. Jadi rajinlah tanam cabai dan dirawat agar hasilnya banyak,” kata bupati yang disambut tepuk tangan riuh warga termasuk Dirjen P2K Trans Ir Rr Ratna Dewi,MA dan Wakil Ketua DPRD Belu Benedictus Y.Hale,SH.

Dalam laporannya kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ekoputro Sanjoyo, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu Drs Arnoldus Bria Seo mengatakan pembangunan Unit Pemukiman Transmigrasi di kabupaten Belu masih terus digalakkan karena belum dapat menjangkau seluruh masyarakat di daerah perbatasan. Secara keseluruhan perkembangan Pembangunan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka yang telah dibangun adalah UPT Halibada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur pada 2006 dengan daya tampung 100 KK.

Kemudian UPT Saiore di desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur pada 2007 dengan daya tampung 100 KK dan UPT Tualaran di Desa Naet, Kecamatan Rinhat Kabupaten Maiaka pada 2008/2009 dengan daya tampung 150 KK serta UPT Weain di Desa Weain, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka pada 2010/2011 dengan daya tampung 150 KK. Selanjutnya UPT Halituku di Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat dibangun pada 2012 dengan daya tampung 100 KK.

“Khusus di desa ini pada 2016 ini telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal bagi 64 KK dan tujuh fasilitas umum yang pelaksanaannya telah mencapai 33,5 persen,” demikian Arnoldus.

Arnoldus menambahkan bahwa di Kabupaten Belu masih ada desa transmigrasi yang berada di UPT Uluklubuk di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka yang dibangun pada 2013/2014 dengan daya tampung 200 KK. Lalu UPT Sanabibi di Desa Dafala, Kecamatan Tasifeto Timur dengan daya tampung 100 KK.

Menurut dia, UPT yang dibangun pada 2016 dengan daya tampung 50 KK hingga 31 Juli 2016 realisasi pembangunan fisik mencapai 45 persen dan diproyeksikan pembangunan fisik mencapai 100 persen pada Oktober 2016 mendatang. Dan untuk sisa daya tampung 50 KK diharapkan dapat dilanjutkan pada 2017 mendatang. Jadi secara keseluruhan, kata Arnoldus, ada empat UPT yang sudah dibangun di Kabupaten Belu dengan daya tampung 350 KK, sedangkan di Kabupaten Malaka yang sudah dibangun sebanyak tiga UPT dengan daya tampung 500 KK.

Dalam kaitan percepatan desa berkembang dengan prinsip membangun Kawasan Transmigrasi yang baru tidak menimbulkan daerah tersebut menjadi daerah/desa tertinggal, namun diharapkan menjadi daerah/kawasan yang perekonomiannya tumbuh dan berkembang maju. Sebagai daerah perbatasan dengan Negara Timor Leste, maka rencana Program Pembangunan Ketransmigrasian di Kabupaten Belu diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana permukiman di desa-desa terutama yang berbatasan langsung dengan wilayah Negara Timor Leste. *sembada/henry