Dr Ir Suwandi: Partisipasi Ombudsman RI dan Perbankan Nasional Memajukan Pertanian Sangat Positif
Friday, 8th April, 2022 | 595 Views

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN Pangan (Dirjen TP), Kementerian Pertanian (Kementan) Dr Ir Suwandi menyampaikan terima kasih kepada pihak perbankan nasioanal dan Ombudsman RI. Alasannya, pihak Ombudsman dan perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) dan Bank Mandiri telah berpartisipasi positif dengan para petani dan memajukan pertanian.

      Hal tersebut terungkap pada dialog dengan para petani di Gedung Serbaguna Sasana Bhinneka Tuggal Ika Desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selain petani dari beberapa kelompok, dialog itu dihadiri pejabat Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan BNI 1946, pejabat Kecamatan Cikedung, pejabat Desa Mundak Jaya, Staf Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (Ditjen PSP), Kementan dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHTP) Kementan serta perwakilan Agree Telkom.

    “Saya juga secara khusus berterima kasih kepada pihak Bank Jabar-Banten atau BJB yang telah banyak membantu petani dan memberikan kredit untuk peningkatan mutu pertanian di Provinsi Jawa Barat termasuk di Kabupaten Indramayu ini,” demikian Suwandi di Indramayu, baru-baru ini.

     Menurut dia, dialog dengan para petani itu merupakan tindak lanjut  dari monitoring hasil panen di tingkat petani dan melihat secara langsung ketersediaan pangan di tingkat penggilingan. Pemantauan atau monitoring produksi padi bersama antara Ombudsman RI dengan Ditjen Tanaman Pangan, Kementan itu juga untuk menyaksikan penyaluran kredit usaha rakyat yang diberikan kepada dua penggilingan padi masing-masing 500 juta rupiah dan kepada para petani pada Koperasi Tani Mulus, Desa Mundak Jaya.

       Disebutkan pula bahwa sesuai dengan arahan pemerintah, pihak bank daerah atau setempat dapat mendukung petani untuk pembentukan Petani Berbasis Korporasi. Dengan demikian, peran perbankan sangat diharapkan mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pertanian berbasis korporasi, dimana dana perbankan yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh petani untuk membuat sebuah usaha bersama memajukan pertanian.

    Suwandi menambahkan, pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN melalui PT Telkom telah mulai berpartisipasi memajukan pertanian melalui kerjasama pemasaran produk usaha tani secara digital. Ke depan, pemasaran hasil pertanian dari petani dapat dilakukan secara besara-besaran dengan berbasis on-line yang sangat menggembirakan.

   “Begitu juga para petani sudah bisa memanfaatkan jasa digital untuk berbisnis hasil pertanian dengan menyewakan traktor karena telah melibatkan teknologi mekanisasi, seperti traktor combine harvester pemanen serbaguna. Untuk itu para petani harus berani mengambil dana kredit usaha rakyat yang disediakan pemerintah melalui perbankan nasional,” Suwandi menjelaskan.

      Selanjutnya Kepala Keasistenan Utama III Bidang Pertanian dan Pangan Ombudsman Triyoga Muhtar Habibi menyampaikan bahwa kegiatan monitoring produksi padi di Indramayu itu merupakan tindak lanjut laporan kegiatan Ombudsman terkait cadangan beras nasional. Sebab, kegiatan semacam itu telah dilakukan sejak 2008 dan Undang-Undang Ombudsman  No 25/2009  tentang Paceklik memilik ruang lingkup yang terkait misi pemerintah menyangkut ketahanan pangan nasional.

      Menurut Triyoga, hal yang menyangkut ketahanan pangan, dimana pertanian menjadi ujung tombaknya, maka Ombudsman akan terus bekerjasama dengan semua pihak, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik  (Perum Bulog), sehingga serapan gabah oleh Perum Bulog lebih efektif. Pihak Ombudsman sangat berharap agar harga gabah kering panen atau GKP dari petani tetap stabil di kala terjadi panen raya. *sembada/rori/henry

komentar

You must be logged in to post a comment.

plaza kemitraan

  JUDUL TERSEBUT DI atas sangat menarik disimak. Bahwa para petani punya utang atau hutang sudah jamak diketahui. Tetapi, misalnya mengapa Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Pengantar Redaksi: KONON SAAT INI di Indonesia tidak ada daerah atau desa yang menerapkan pertanian hamparan luas dengan pola pengolahan tanah hingga pemasaran. Satu-satunya yang