PMK Bunuh Ribuan Sapi Presiden Harus Bertindak Segera Membentuk Satgas
Monday, 9th May, 2022 | 490 Views

 

NEGARA INDOENSIA TELAH diakui dunia terbebas dari penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi. Dengan demikian, produk sapi dari Indonesia bisa diperdagangkan ke seantera belahan dunia. Karena penyakit PMK kini telah membunuh ribuan sapi di Provinsi Jawa Timur, satuan tugas atau satgas dibentuk presiden.

   ”Ya, Presiden Joko Widodo harus segera membentuk satuan tugas untuk mengatasi PMK yang sangat merugikan itu. Itu tidak boleh dibiarkan,” ungkap Ketua Umum Komite Perberdayaan Pertanian (KPP) Teguh Boediyana, kepada Media Pertanian online www.sembadapangan.con, di Jakarta, belum lama berselang.

   Baru reda dihantam virus Covid 19 yang menyasar kepada manusia,  saat ini muncul adanya virus Penykit Mulut dan Kuku ( Foot and Mouth Disease ). Secara resmi Gubernur Jawa Timur pada beberapa hari yang lalu telah menyampaikan dan mengumumkan   bahwa

   Dia menambahkan bahwa di Jawa Timur telah terjadi outbreak PMK, di mana penyakit  tersebut oleh  Badan  Kesehatan Hewan Dunia ( OIE)   dimasukkan sebagai penyakit hewan yang paling berbahaya dan masuk daftar A. Virus PMK sangat mudah menyebar dan melalui udara mampu  menempuh jarak sekitar 200 kilometer.

   Sebagai Negara yang sudah dinyatakan bebas dari PMK, outbreak yang terjadi di Jawa Timur ini merupakan musibah dan pukulan yang berat bagi industri peternakan dan berpotensi merugikan kegiatan ekonomi. Bukan hanya saja  pada kegiatan ekonomi dari hewan berkuku genap seperti sapi, kerbau, kambing, babi yang tertular tetapi akan ada hambatan ekspor berbagai produk pertanian dan produk lainnya.

    Jadi, katanya lagi, presiden harus mengambil langkah  cepat membentuk  Satuan Tugas  untuk mengatasi masalah tersebut antara lain apabila diperlukan dilakukan pemusnahan hewan tertular serta ketersediaan  dana tanggap darurat  untuk penanganan penyebaran PMK termasuk ketersediaan vaksin yang dibutuhkan serta pemberian kompensasi bagi peternak rakyat yang ternaknya tertular PMK.

   Selain itu pemerintah segera mengantisipasi implikasi merebaknya PMK antara lain terkait dengan hambatan ekspor karena dipastikan Negara yang statusnya bebas PMK yang akan melarang masuknya berbagai produk dari Indonesia. Hal itu juga sekaligus meninjau kembali berbagai peraturan dan kebijakan yang berpotensi akan masuknya  PMK.

    “Perlu dipertimbangkan  kembali mengetrapkan kebijakan maximum security  atas masuknya  produk hewan atau hewan  ke wilayah Republik Indonesia. Presiden segera memerintahkan untuk melakukan tracing atau penelusuran asal terjadi dan masuknya PMK ke wilayah Negara kita dan memberikan sanksi bagi yang bertanggung jawab  atas masuknya PMK,” Teguh menambahkan, tetapi meragukan bahwa penyakit itu muncul sebelum masa puasa dari pergerakan perdagangan sapi, seperti dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Belum Ada Obat PMK

   Secara terpisah Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan atau BBPMSOH Drh Maidaswar,MSi kepada Media Pertanian online www.sembadapangan.com mengatakan bahwa obat PMK disebabkan oleh virus itu belum ada obatnya. Untuk itu hanya dengan meningkatkan daya tahan tubuh melalui suplemen vitamin, mineral dan pakan yang berkualitas termasuk menjauhi stres lanjut hal itu bisa diatasi. Jadi, antimikroba bisa dipakai untuk mengatasi infeksi skunder penyakit lain. Semoga Indonesia.

   Menurut Maidaswar, sebagai satu bangsa, seharusnya Indonesia sudah berkemampuan menghadapi setiap penyakit termasuk yang menyerang ternak. Kendati demikian, kata Maidasawar,  memang perlu dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai tantangan, dimana  penyakit harus segera diatasi dan dikendalikan. Sisi lainnya adalah sebagai sebuah peluang, dimana Indonesia memiliki sumberdaya virus yang harus dibuat menjadi seed virus untuk segera memproduksi vaksin yangg homolog dengan strain yang muncul.

    Disebutkan pula bahwa vaksin tersebut dimaksudkan untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi bila mencukupi bisa diekspor untuk mendatangkan devisa. Artinya, mau tidak mau bahkan suka tidak suka, demi kemandirian, Indonesia harus segera memproduksi baik vaksin PMK melalui Pusvetma maupun swasta produsen vaksin dalam negeri. *sembada/rori/henry

 

 

komentar

You must be logged in to post a comment.

plaza kemitraan

  JUDUL TERSEBUT DI atas sangat menarik disimak. Bahwa para petani punya utang atau hutang sudah jamak diketahui. Tetapi, misalnya mengapa Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Pengantar Redaksi: KONON SAAT INI di Indonesia tidak ada daerah atau desa yang menerapkan pertanian hamparan luas dengan pola pengolahan tanah hingga pemasaran. Satu-satunya yang