SAAT INI PENGURUS Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Provinsi Bangka Belitung sudah terbentuk dan diketuai oleh Datok (Dtk) Dr Ramli Sutanegara,SH,MH untuk periode hingga 2027 mendatang.  Pembentukan Cabang GAPKI Provinsi Bangka Belitung (Babel) itu dihadiri oleh FORKOMPIDA, anggota legislatif (DPRD), pengurus GAPKI cabang, Ketua GAPKI Pusat Ir Joko Supriyono, Asisten Bidang Administrasi Prov.Babel Yunan Helmi dan para pimpinan 11 perusahaan di Provinsi Babel.

   Menurut Ketua GAPKI Provinsi Babel Ramli Sutanegara, saat ini suasa pengusahaan sawit sangat memprihatinkan setelah peraturan pemerintah yang sempat melarang ekspor produk sawit. Dampak ikutan kondisi tersebut adalah pada harga tandan buah segar (TBS) sawit yang jatuh merosot hingga 500 rupiah per kilogram (kg).

     “Oleh sebab itu kita meminta dan mendesak pemerintah untuk mempercepat ekspor agar pabrik bisa mengolah dan menyerap buah sawit penenan para petani maupun perusahaan,” demikian Sutanegara sembari menambahkan perekonomian para petani rakyat akan mulai berubah dan tidak mengalami kerugian berkepanjangan jika peluang ekspor telah terbuka.

      Disebutkan pula bahwa saat ini luasan kebun sawit di Provinsi Babel mencapai 284.000 hektare (ha), dimana seluas 270.000 ha diusahai 52 perusahaan. Sisanya seluas 14.000 ha diusahai oleh pihak plasma dan sisanya seluas 130 ha berupa hak guna Usaha (HGU). Hingga sekarang anggota GAPKI Provisni Babel baru 11 perusahaan dengan luas pengusahaan mencapai 71.727 ha. Dalam kaitan itu sampai kini pabrik kelapa sawit (PKS) belum ada yang didirikan di Provinsi Babel.

    Dalam pengarahannya Ketua Umum GAPKI Ir Joko Supriyono mengutarakan bahwa harga TBS yang kini merosot memang telah memprihatinkan semua pihak terutama petani sawit rakyat. Jadi, untuk meningkatkan harga buah, ekspor harus dipercepat dan ditingkatkan intentitasnya serta prosedur untuk itu disederhanakan.

   Secara singkat Asisten Bidang Administrasi Provinsi Bangka Belitung Yunan Helmi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Babel sangat mendukung pengusahaan sawit di wilayahnya. Dalam hal yang terkait dengan keluhan petani sawit rakyat dan pengusaha, pihak Pemerintah Provinsi Babel telah mengirim surat kepada pihak Pemerintah Pusat agar ekspor bisa dipercepat dan dipermudah. Dengan demikian, pengusahaan sawit bisa normal kembali dan para petani segera bisa mengatasi kesulitan mereka. *sembada/rori/henry