MEMPERKUAT SEKTOR PERTANIAN ke depan terutama menghadapi dampak virus corona, Kementerian Pertanian (Kementan) masih melibatkan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Hal itu dilakukan sebagai upaya keras mengakselerasi pengawasan keamanan dan mutu pangan melalui Badan Karantina Pertanian.

    Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian, ketika membuka Gelar Pengawasan dan Penindakan Karantina Pertanian di Lembang, Jawa Barat, baru-baru ini menambahkan bahwa Kementerian Pertanian hadir di Jawa Barat untuk melakukan gerakan pengendalian di seluruh pengendalian bandar udara atau bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia.

      Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami, Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen Nugroho Budi Wiryanto, Kepala Polda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dan Bupati Bandung Barat Aa Umbara.

     “Kami perlu memastikan bahwa operasi terpadu antara jajaran pemerintahan yang diwakili Badan Karantina Pertanian bersama TNI dan Polri melakukan upaya-upaya pengawasan yang ada di seantero negeri. Saya juga menyampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri atas sinergitas yang telah terjalin kuat selama beberapa tahun terakhir,” demikian Limpo.

Pemusnahan Temuan Karantina

       Menurut Menteri Pertanian, dalam gerakan pengendalian ini bisa dilakukan pemusnahan atau penghapusan terhadap temuan-temuan berbahaya yang meliputi lebih dari 50 pelabuhan. Pihak Badan Karantina Pertanian mencatat bahwa sejak Januari hingga Juni 2020 telah dilakukan penahanan, penolakan dan pemusnahan komoditas pertanian yang berbahaya dan ilegal asal luar negeri sebanyak 7.056 kali. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan periode sama pada 2019 yang hanya 3.841 kali.

      Selanjutnya menteri menuturkan bahwa pengawasan maupun penindakan dengan pemusnahan itu penting agar betul-betul pintu keluar masuk kita bisa berfungsi lebih maksimal di dalam menjaga berbagai komoditas yang masuk maupun keluar. Dengan demikian, dalam kondisi aman sesuai norma norma penyelenggaraan komoditas yang ada.

    Gerakan pengawasan keamanan dan mutu pangan merupakan satu akselerasi dalam mempertangguh sektor pertanian untuk menjawab pelemahan ekonomi pasca serangan virus korona. Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina bertugas menyortir semua lingkup komoditas apa saja yang masuk ke Indonesia dan juga menyortir agar tidak semua komoditas Indonesia yang dikirim keluar untuk diperdagangkan dan layak dikonsumsi.

     “Memang kelihatannya hal itu sederhana, tetapi sebenarnya mengandung inti yang sangat sangat fundamental. Dapat dibayangkan kalau impor sebuah barang bibit yang dikirim masuk ke dalam negeri oleh siapa saja dan mengandung katakanlah mengandung virus yang berbahaya tidak dan saja virus corona, maka ini akan merusak kita semua. Oleh karena itu karantina pertanian bersama TNI dan Polri kita bisa menjaga keluar masuk penyakit,” demikian menteri.

     Syahrul menambahkan bahwa untuk menjamin keamanan dan meningkatkan ketahanan pangan, Kementan melakukan karantina pertanian yang baik melalui online system atau sistem jaringan internet. Oleh karena itu sesudah virus korona atau sesudah perlambatan-perlambatan yang lain diakibatkan virus korona nantinya melalui akselerasi ini dipastikan akan kembali muncul dengan baik.

     Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan acungan jempol terhadap kinerja sektor pertanian khusus di masa pandemi korona. Sebab, hasil penelitian Universitas Pajajaran menyatakan sektor ekonomi yang paling tangguh di seluruh dunia dan juga Indonesia adalah pertanian. Artinya, sektor pertanian, peternakan, perikanan yang terhubungan dengan alam itu ternyata tidak terpengaruh terlalu besar. *sembada/henry