Inspektur Prov.Banten Dr Muhtarom: Bangga No.3 Nasional Produksi Padi, Hadapi Keterbatasan Sektor Pertanian Dengan Kreativitas dan Inovasi
Monday, 20th December, 2021 | 563 Views

Pengantar Redaksi:

PIHAK DINAS PERTANIAN Provinsi Banten secara terbuka mengadakan Rapat Evaluasi Capaian 2021 yang diikuti seluruh unit terkait, seperti para penyuluh dan para petugas pengendali organisme pengganggu tanaman. Selain itu juga semua bidang yang menangani subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta balai benih. Sengaja diundang Inspektur Daerah Provinsi Banten Dr Muhtarom,AK,CA sebagai narasumber dalam Rapat Evaluasi Capaian itu. Berikut paparan dan referensi rujukan untuk pelaksanaan good governance dan clean governance hingga unit terkecil SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Provinsi Banten, Rabu, 15 Desember 2021.

                                                                                                    ***

     Saya sangat mengapresiasi agenda yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Ir Agus M.Tauchid,MSi hari ini, dimana evaluasi akhir  tahun dilaksanakan pada hari ini. Memang yang kita ketahui selama ini adalah bahwa agenda semacam ini setiap tahun mesti dilakukan. Namun, belum tentu setiap dinas terkait melakukan hal yang sama.

     Artinya, memang selama perjalanan dalam satu tahun secara periodik kita melakukan evaluasi, tapi di akhir tahun ini memang harus kita lakukan evaluasi secara keseluruhan, apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita capai. Hal  mana yang belum tercapai dan mana yang menjadi kendala. Itu semua  sebagai bahan yang akan kita jadikan untuk perbaikan di masa yang akan datang atau pada 2022.

     Tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Provnsi Banten bahwa pertemuan kali ini terkait dengan DANA, memang kita harus jujur ketika kita ingin mewujudkan secara ideal  dalam pelaksanaan tugas kita  atau tugas di Dinas Pertanian  memang setidak-tidaknya  didukung oleh empat hal  atau  aspek, yaitu pertama sumber daya manusia atau SDM. Apakah tugas dan fungsi atau tupoksi di Dinas Pertanian ini  sudah didukung oleh SDM yang cukup. Cukup dalam arti kuantitas dan cukup dalam arti kualitasnya.

      Kalau satu tugas tidak didukung oleh  SDM yang memadai tentu  ke depannya baik secara kualitas  pasti di dalam pelaksanaannya tidak maksimal. Bukan tidak berhasil, namun tidak maksimal. Itu menjadi dasar, sehingga nanti terorganisir. Memang tugas kita terkait dengan pertanian dan memajukan pertanian di Provinsi Banten baik itu pertanian perkebunan dan sebagainya.

    Oleh karena itu kita harus memiliki SDM yang  memiliki kualifikasi baik dan beragam. Nantinya juga harus didukung oleh administrasi  keuangan dan sebagainya. Kalau hanya dengan SDM saja otomatis kita tidak akan bisa melakukan apa-apa,  apapun bentuk kegiatannya kalau hanya SDM saja tidak bisa melakukan apa-apa.

    Kedua adalah sarana dan prasarana  apa yang nantinya mendukung kegiatan kita ini  dan tupoksi kita memang harus ada sarana dan prasarana. Pemerintah Daerah Banten sudah menyediakan hal itu secara berkesinambungan, kita punya kantor dan punya mobil serta kita punya fasilitas pendukung kerja lainnya, seperti komputer dan perlengkapan pendukungnya. Itulah bagian sarana dan prasarana bahwa amanat di dalam Perda dan Pergub untuk tupoksi kita bisa kerjakan maksimal.

     Kegiatan pelaksanaan di lapangan juga harus ada fasiltas yang keseluruhannya untuk meningkatkan pendapatan. Jadi, harus ada fasilitas  harus ada baik itu berupa orangnya dan kendaraannya. Hal itu kalau kita ingin ideal dan maksimal semuanya itu harus cukup.

   Ketiga adalah uang ini merupakan faktor penting atau penentu. Misalnya, kita harus swasembada beras, alhamdulillah waktu yang lalu kita juara ketiga untuk tingkat nasional. Itu luar biasa. Nah, kita masih bisa tingkatkan lagi kalau nanti semua dananya sudah mencukupi termasuk irigasi dan lain sebagainya sudah tercukupi. Artinya, ada potensi yang masih bisa ditingkatkan kalau ingin menjadikan pertanian kita ini menjadi lumbung pangan nasional.

      Jika kelak terjadi paceklik, kita sendiri mampu memproduksi beras yang cukup  dan kita aman. Beras kita yang sudah diproduksi itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan rakyat Provinsi Banten. Minimal itu sasaran kita. Dan untuk mencapai itu diperlukan anggaran atau dana.

     Berkali-kali memang dalam setiap pertemuan pihak Dinas Pertanian Provinsi Banten mengusulkan anggaran untuk perbaikan irigasi walaupun itu bisa bekerja sama dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dengan bagian teknisnya. Dengan harapan bahwa daerah yang memiliki air cukup akan bisa tiga kali panen dalam setahun ata indeks pertanamana (IPI)-3. Itu otomatis dengan memberikan bantuan berupa benih dan pupuk kepada petani ditambah air cukup itu tentunya bisa terpenuhi.

   Tetapi, apabila anggarannya terbatas ini belum bisa dipenuhi, sehingga hasilnya seperti apapun syukur alhamdulillah kita syukuri sekarang ini. Dengan pencapaian kita menjadi peraih perngkat ketiga secara nasional dalam hal produksi beras. Saya berharap nantinya teman-teman dari Dinas Pertanian ini bisa menjadi produser di dalam bidang pertanian.

    Misalnya, orang mencari beras yang enak ya cari ke Banten. Kalau mau makan duren yang enak itu cari ke Banten. Kalau ingin manggis yang banyak dan enak cari ke Banten. Artinya, makanan tertentu itu adanya hanya di Banten. Itu harus dipikirkan dan direncanakan.

   Dengan adanya 23 irigasi di wilayah Banten ini bisa memaksimalkan  produksi pertanian, tapi memang penanganannya harus dimaksimalkan. Misalnya, kemarin ada perbaikan pipa irigasi diharapkan bisa membantu. Nah, kewajiban pemerintah mengawasi semua unsurnya, seperti pembelian alatnya harus ada pengawasan. Kalau tidak nantinya bisa acak-acakan. Bisa bermasalah.

   Keempat adalah mekanisme peraturan yang harus dipenuhi atau ditaati. Apabila SDM sudah ada, dana sudah ada, sarana dan prasarana sudah ada, maka setiap tahunnya harus ada laporan pertanggungjawabannya. Nah, kita sebagai aparatur sipil negara atau ASN tidak bisa sembarangan menggunakan anggaran. Sebab, ada aturan main yang diawali oleh kebijakan yang diatur dalam Perda  dan Pergub serta peraturan pemerintah (PP) dari Pusat. Itu mengatur sebagai prosedur kerja kita.

Saling Mendukung

    Cara kerja kita ASN ini berbeda dengan phak swasta, dimana mereka mengelola dana mereka sendiri. Kalau dana pmerintah tidak seperti itu pengelolaannya karena setiap 1 rupiah  dana yang dikeluarkan harus jelas peruntukan serta dasar hukumnya. Uang dibayarkan kemana dan peruntukaannya untuk apa.

    Kalau empat syarat di atas sudah bisa terpenuhi,  semua kegiatan sudah bisa jalan dan itu dipastikan aman. Tetapi, apabila satu dari empat komponen di atas tidak terpenuhi, pasti membingungkan dan menimbulkan masalah. Sebetulnya kita ASN ini enak hanya tinggal bekerja seluruhnya sudah disiapkan dan tinggal melaksanakan sesuai petunjuk dan pelaksanaan (Juklak). Memang kalau belum ada Juklak tentu akan menyulitkan untuk bekerja.

   Karena setiap pekerjaan dan kegiatan ASN sudah ada aturan dan petunjuknya semua itu dilakukan karena kita menggunakan uang milik negara. Dana yang kita setiap diperoleh jumlahnya terbatas, sehingga hasilnya pun terbatas. Sebab, tidak ada yang anggarannya lebih setiap tahun karena setiap tahun itu banyak sekali kebutuhan dan kegiatan yang harus ditangani dan diurus.

   Pihak Dinas Pertanian pasti ingin pertanian maju, namun itu tidak bisa berdiri sendiri karena harus diiringi dengan infrastruktur yang bagus untuk mengangkut hasil produksi dari pertanian tersebut. Petan harus sehat termasuk pada penyuluh dan pemangku kepentngan lainnya. Agar maju, maka semua aspek tidak bisa berdiri sendiri. Harus saling mendukung.

Bangga Peringkat Tiga Nasional

   Hingga kini hasil dari sektor pertanian menyumbang negara sebanya 6 persen. Itu angka yang bagus karena dengan hasil pertanian orang bisa bertahan hidup di kala terjadi resesi. Sumbangan yang besar memang ada di bidang industri sekitar 30 persen, tapi jika terjadi resesi industri itu bisa mati total.

    Makanya istimewanya pertanian ini ketika negara guncang dan resesi hanya pertanianlah yang mampu bertahan. Contoh, ketika resesi terjadi pada 1998, negara-negara yang ditopang oleh pertanian besar masih bisa bertahan oleh gempuran badai resesi dunia. Jadi, masing-masing Dinas ini adalah menangani masing-masing sub sistemnya yang terkait dengan pihak lain.

      Dan saya bangga Provinsi Banten bisa meraih PERINGKAT KETIGA secara nasional untuk peningkatan produksi padi pada 2020 yang lalu. Bahkan kebanggaan tersebut juga makin digandakan oleh kenyataan bahwa Provinsi Banten mampu bersaing dengan provinsi lainnya dengan meraih 10 BESAR penghasil beras pada 2020 yang lalu. Dari prestasi itu Provinsi Banten meraih PIN EMAS.

Baca juga : APBN Optimis Terserap Sesuai …

   Dengan segala keterbatasan di atas kita dituntut untuk kreatif dan inovatif. Caranya skala prioritas diinventarisir apa yang terpenting yang harus dikerjakan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan ke depan hari, sehingga dengan uang atau dana anggaran yang terbatas tadi kita bisa mengelolanya dengan baik. Dan kita berinovasi agar dana tersebut menjadi cukup. Dan program berjalan.

Inventarisir Skala Prioritas

    Dalam rangkaian perkerjaan yang ada harus memakai skala prioritas, mana yang terlebih dahulu yang mesti dikerjakan. Sebab, kita harus mengetahui mana pekerjaan itu yang sangat berpengaruh. Kalau pengaruhnya kecil itu belakangan saja dikerjakan. Kalau dalam struktur anggaran skala prioritas salah satunya adalah gaji pegawai lalu belanja tetap, seperti biaya listrik  yang termasuk belanja wajib.

    Atas dasar itu dilakukan evaluasi mana yang  perlu didahulukan  dan mana yang perlu diprioritaskan lagi. Mana yang amat perlu kita harus ajukan lagi anggarannya agar kegiatan ini bisa terlaksana. Atas dasar hal itulah selalu ada perubahan di anggaran berikutnya.

    Pada 2021 ini ekonomi kita belum begitu bagus. Hal itu mempengaruhi  pendapatan termasuk pendapatan asli daerah atau PAD. Jadi, banyak kegiatan yang belum teralokasikan dengan baik. Karena perekonomian belum begitu bagus terlihat dari tingkat minat warga terhadap barang belanjaan kendaraan bermotor yang turun drastis.

    Ternyata hal itu bedampak terhadap pajak kita. Pajak pendapatan dan pajak kendaraan bermotor turun drastis telah berdampak pada keuangan daerah. Kemudian apa yang kita evaluasi dari pekerjaan Dinas Pertanian untuk akhir tahun secara teknis sudah digambarkan oleh Kepala Dinas Pertanian.

    Kita sebagai ASN suka atau tidak suka kita berhadapan dengan yang namanya uang atau anggaran. Mulai dari pejabat tinggi hingga staf biasa itu semua berurusan dengan uang dan penggunaan anggaran. Jadi, jangan lengah dengan uang agar tidak bermasalah secara aturan hukum. *sembada/rori/henry

komentar

You must be logged in to post a comment.

plaza kemitraan

  JUDUL TERSEBUT DI atas sangat menarik disimak. Bahwa para petani punya utang atau hutang sudah jamak diketahui. Tetapi, misalnya mengapa Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Pengantar Redaksi: KONON SAAT INI di Indonesia tidak ada daerah atau desa yang menerapkan pertanian hamparan luas dengan pola pengolahan tanah hingga pemasaran. Satu-satunya yang