"Ini momentum bersejarah menyambut jubeleum 75 tahun Indonesia merdeka kalau para bupati, walikota dan gubernur menjalankan sekaligus menerapkan amanat undang-undang tentang lahan pertanian. Kepala daerah harus membuat PERATURAN DAERAH atau PERDA tentang kawasan pertanian. Setiap daerah harus punya PERDA kawasan pertanian yang TIDAK BOLEH DIKONVERSI ke bidang lain,” begini seruan Ir Sudin, Ketua Komisi IV DPR RI pada Focus Discussion Group (FGD) Bidang Tranformasi Sektor Pertanian di DPP PDIP Jakarta, Sabtu (4/01/20). FGD itu dalam rangka Rakernas DPP PDIP sekaligus untuk HUT PDIP pada 10 Januari 2020. Sudin menegaskan semua kepala daerah dari kader PDIP akan diminta membuat PERDA atau menjalankan PERDA secara konsekuen untuk KEDAULATAN PANGAN nasional. *sembada/henry

Menteri Pertanian SY Limpo berseru bahwa Indonesia harus bertekad agar tidak impor beras lagi. “Para petani kita akan beruntung apabila tidak impor beras. Untuk itu penggilingan padi harus diperbanyak dan harus ada di lokasi rawan pangan. Mesin yang rusak jangan dipakai karena beras pecahnya akan banyak dan mutunya akan merosot,” kata Limpo pada Pencanangan dan Sosialiasi Komando Strategis Penggilingan Padi di Depok, Jabar, Senin (13/01/20). Limpo berseru lagi: “ Intinya apapun hasil pertanian kalau mekanisasi alat dan mesin pertaniannya tidak bagus pastilah tidak bisa bersaing dengan negara lain. Tapi kita harus bersaing. Oleh sebab itu peranan Perpadi diharapkan bisa menjaga tekad agar Indonesia jangan impor beras lagi.” *sembada/henry

Pihak Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementan bersepakat dengan pihak Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) merevitalisasi penggilingan di seluruh Indonesia. Kini penggilingan padi yang tersebar di desa-desa ada 182.199 unit, di mana penggilingan padi mikro mencapai 149.594 unit. Alasan kerjasama itu adalah karena penggilingan padi berperan tentukan mutu dan volume ketersediaan pangan, harga dan pendapatan petani di pedesaan. Menurut Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, pihak Perpadi siap jadi penyangga stabilitas harga beras, tetapi penggilingan harus direvit. Merespons hal itu Kepala BKP Dr Agung Hendriadi berujar bahwa BKP siap bersinergi dan membantu Perpadi dapat dana, tapi tidak dari APBN, namun dari perbankan dan pihak lainnya. *sembada/henry